Fool Day School

Dandhy Dwi Laksono

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, tiba-tiba melontarkan gagasan full day school (FDS) untuk siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Idenya adalah anak berada di sekolah dari pagi hingga jam 5 sore, dan diberikan kompensasi libur dua hari sepekan.

Tujuannya agar anak tidak sendirian saat orangtuanya bekerja.

“Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja,” kata menteri Muhadjir.

ini.alasan.mendikbud.usulkan.full.day.school

Pertama, gagasan ini seperti datang tiba-tiba dan tanpa ada sangkutan perkara atau hasil kajian apapun. Ihwal perbedaan jam sekolah dan jam bekerja (kantoran) para orangtua, saya kira sudah ada sejak Pak Menteri belum lahir (29 Juli 1956). Lantas ada pemicu apa sehingga hal ini perlu diubah setelah pergantian menteri? Agar terlihat ada ide segar?

Kedua, gagasan ini bias urban (kota). Full day school muncul di Amerika era 1980-an ketika terjadi tren kaum ibu bekerja di luar rumah. Dalam konteks Indonesia, tak sulit langsung mengaitkannya dengan jam kerja kantoran para 9 to 5 workers. Mereka adalah pekerja kerah putih (white colar) atau pegawai negara. Atau pekerja kerah biru (buruh) yang terkait dengan jam kantoran seperti cleaning service atau runner. Itupun hanya membayangkan mereka yang bekerja shift 1 atau shift 2. Bagaimana dengan para orangtua yang lebih banyak bekerja shift 3 atau shift 4? Apakah masalah mereka terwakili?

Menurut BPS, dari 118 juta penduduk yang bekerja, hanya 40 persen di sektor formal. Mayoritas adalah pekerja sektor informal. Sektor formal pun tidak selalu bekerja di shift 1 ala kantor-kantor pemerintahan, seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya.

Di Inggris juga ada konsep “after school class” yang idenya kurang lebih sama: membantu para orangtua yang bekerja agar tidak kerepotan memikirkan anak-anak mereka sebelum jam kerja usai. Tentu saja tidak gratis. Ada biaya tambahan 200 poundsterling per anak per bulan. Tapi bagi sebagian orangtua, ini tetap dianggap lebih menguntungkan daripada menitipkan mereka di tempat lain (daycare) yang per harinya bisa 50 pounds.

Ketiga, yang paling esensi, kebijakan ini melupakan hakikat pendidikan sebagai ajang penempaan generasi baru mempersiapkan kehidupan dalam konteks sosial dan lingkungannya.

Apa yang akan dilakukan para guru di Boti luar, Nusa Tenggara Timur, bila para orangtua yang biasanya mengajarkan anaknya memintal kapas, tiba-tiba harus membiarkan mereka seharian berada di sekolah? (foto 1)

Apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan para guru untuk mengajari menombak para siswa SD Lamalera di pulau Lembata, karena di jam-jam itu biasanya orangtua membiarkan anak-anak mereka bermain di laut menjadi Lamafa? (foto 2)

Atau seberapa detil Menteri Muhadjir Effendy –dan Presiden Joko Widodo yang konon telah memberikan lampu hijau agar sistem ini berjalan– telah menyiapkan kurikulum agar anak-anak Bajo mendapat pelajaran berenang di laut agar bisa survive kelak sebagai nelayan seperti di Pulau Bungin? (foto 3)

Tentu ketika ide full day school ini muncul, Menteri Muhadjir sudah mendengar bahwa di Pulau Sumba, sekolah harus dibangun di puncak bukit sebagai titik tengah, agar anak dari berbagai penjuru, bisa mengakses tanpa kelelahan naik turun gunung. Itu pun jarak rumah dan sekolah bisa mencapai 6-12 kilometer. (foto 4)

Tanpa program ini pun, mereka sudah sore hari sampai rumah.

Bagi sebagian orangtua, ide full day school mungkin membantu. Terutama mereka yang hidup di perkotaan atau pegawai kantoran. Mereka bahkan tak keberatan mengeluarkan biaya ekstra seperti sebagian orangtua di Inggris.

Tapi percayalah, Indonesia terlalu luas dan penting untuk diseragamkan. ***

 

Sumber : Fitrah Based Education | Dari Berbagai Sumber